www.posbenua.id – Pada tanggal 24 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia yang akan mulai berlaku pada bulan depan. Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah pengenaan tarif impor sebesar 19 persen untuk berbagai produk dari Indonesia.
Menanggapi pengumuman tersebut, Kementerian Keuangan Indonesia memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 telah mempertimbangkan pengenaan tarif tersebut. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pengertian ini sudah dimasukkan dalam pembahasan di DPR.
Febrio juga menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ekonomi nasional. Hal ini termasuk dampak dari kesepakatan tarif impor yang diharapkan dapat memberi stimulus positif bagi sektor manufaktur domestik.
Kesepakatan Dagang sebagai Langkah Strategis untuk Ekonomi Indonesia
Kesepakatan dagang ini dinilai sangat penting bagi hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi tingkat tinggi antara kedua negara.
Pada awalnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka yang rendah, yaitu 4,7 persen. Namun, dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah optimis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen pada paruh kedua tahun 2025.
Banyak analis memandang bahwa hubungan dagang yang lebih kuat dengan Amerika Serikat akan mendukung perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh. Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam sektor investasi dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar internasional.
Dampak Pengenaan Tarif dalam Rangka Perdagangan Internasional
Pengenaan tarif impor sebesar 19 persen ini menjadi momen yang signifikan, baik bagi Indonesia maupun Amerika Serikat. Di satu sisi, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan strategi untuk mengurangi dampak negatif dari tarif ini.
Sementara itu, di sisi Amerika, keputusan ini juga bisa memicu pertikaian dagang lebih lanjut dengan negara-negara lain. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Nasional.
Tarif yang dikenakan diharapkan tidak hanya mempengaruhi kinerja industri, tetapi juga menciptakan peluang untuk memperkuat sektor-sektor lain melalui peningkatan ekspor dan pengembangan produk-produk lokal. Kesepakatan ini mencerminkan pentingnya saling menguntungkan dalam hubungan dagang antarnegara.
Proyeksi Ekonomi Makro dalam RAPBN 2026
Dalam RAPBN 2026, pemerintah telah mengusulkan berbagai asumsi dasar ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi diharapkan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen, yang menunjukkan optimisme pemerintah terhadap pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Inflasi diperkirakan berada dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen, yang mencerminkan kestabilan harga barang dan jasa di pasar. Selain itu, nilai tukar diproyeksikan berada di antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap posisi rupiah.
Pemerintah juga memprediksi suku bunga Surat Berharga Negara 10 Tahun akan bervariasi antara 6,6 hingga 7,2 persen dan harga minyak mentah Indonesia akan berada di kisaran 60 hingga 80 dolar AS per barel. Angka-angka ini merupakan tanda bahwa ekonomi Indonesia siap untuk bersaing di skala global.
Dengan semua perencanaan ini, RAPBN 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam menanggapi berbagai tantangan dan peluang yang ada. Kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat menjadi salah satu elemen kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan yang diinginkan. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai meskipun terdapat berbagai tantangan di hadapan kita.
Kesepakatan yang telah dicapai ini tentunya akan menciptakan efek domino yang positif. Sektor industri di Indonesia diharapkan dapat mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar global, sembari memberikan dorongan bagi pengusaha lokal untuk meningkatkan kualitas produk mereka.
Dengan kerjasama dan sinergi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mengoptimasi semua potensi yang ada. Pengadaan langkah-langkah strategis dalam RAPBN dan kesepakatan dagang ini adalah kunci untuk menuju masa depan yang lebih sejahtera.
