Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah signifikan dengan menunjuk Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama sebagai calon Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penunjukan ini bertujuan untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Askolani, dan menjadi bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperkuat institusi penerimaan negara serta menanggulangi praktik penyimpangan di sektor kepabeanan.
Djaka Budi Utama adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1990. Sejak tanggal 18 Oktober 2024, ia menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Sebelumnya, Djaka juga mengisi posisi penting sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI dari 9 November 2023 hingga 14 Juni 2024.
Penempatan seorang figur militer di posisi strategis seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dianggap sebagai langkah jitu untuk meningkatkan pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat memberantas praktik korupsi, penyelundupan, dan manipulasi dalam sektor perdagangan lintas negara yang kerap merugikan perekonomian negara. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan ada penerapan strategi yang lebih disiplin dan sistematis dalam pengelolaan pabean dan cukai.
Djaka telah menunjukkan komitmennya untuk menjalankan tugas baru ini sesuai dengan arahan Presiden. Dia bertekad untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan proses transisi berjalan lancar. Kesiapan Djaka untuk bermitra dengan kementerian terkait menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tanggung jawab baru yang akan diembannya.
Respons masyarakat dan pengamat terhadap penunjukan Djaka sebagai calon Dirjen Bea Cukai beragam. Sebagian kalangan menyambut positif dan mendukung pendekatan baru ini, sementara yang lain meragukan kemampuan seorang figur militer dalam mengelola institusi sipil yang memiliki karakteristik teknis dan kompleks. Ini mencerminkan tantangan adaptasi yang mungkin dihadapi dalam menjalankan tugas baru yang akan datang.
Apabila Djaka resmi dilantik, ia akan memimpin institusi yang tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai, tetapi juga pengawasan terhadap keluar masuk barang di seluruh perbatasan Indonesia. Tugas ini tentunya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang operasional dan regulasi yang berlaku di sektor tersebut.
Sebagai calon pemimpin, Djaka Budi Utama dituntut untuk memiliki visi yang jelas dalam membenahi dan meningkatkan kinerja Bea dan Cukai. Ini menjadi krusial mengingat posisi institusi ini dalam perekonomian nasional dan pengendalian jalur perdagangan internasional. Di tengah tantangan global yang kian kompleks, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Dari sisi masyarakat, pengawasan yang lebih ketat dan transparan diharapkan dapat menciptakan iklim perdagangan yang lebih sehat. Ini juga akan membantu meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan bea, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian pada perkembangan penunjukan ini sangat besar dan akan menjadi sorotan dalam waktu dekat.
