www.posbenua.id – Hari ini, 15 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memberikan dua pidato kenegaraan pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung MPR dan DPR RI. Salah satu fokus pidatonya mencakup pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 yang telah disiapkan pemerintah.
Rancangan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan DPR yang memerlukan pembahasan mendalam terkait asumsi dasar makro ekonomi dan postur anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Ketua fraksi dan anggota dewan telah menyiapkan serangkaian evaluasi untuk membahas asumsi dasar yang akan menjadi pijakan dalam penyusunan RAPBN 2026. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan sinergi dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang mendukung kemajuan bangsa.
Memahami Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk RAPBN 2026
Asumsi dasar makro ekonomis menjadi sangat penting agar anggaran yang diajukan realistis dan dapat mencerminkan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berkisar antara 5,2 hingga 5,8 persen, yang mencerminkan optimisme pemerintah terhadap stabilitas pertumbuhan di masa mendatang.
Inflasi juga menjadi fokus utama dalam RAPBN, dengan target inflasi sekitar 1,5 hingga 3,5 persen. Stabilitas harga diperlukan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berada di kisaran Rp 16.500 hingga Rp 16.900. Dengan nilai tukar yang stabil, diharapkan akan meningkat kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap perekonomian Indonesia.
Menyusun Postur Makro Fiskal yang Efektif untuk Tahun 2026
Postur makro fiskal untuk tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara diproyeksikan antara 11,71 hingga 12,31 persen dari PDB, yang menunjukkan potensi peningkatan penerimaan pajak dan non-pajak.
Belanja negara pun dirumuskan dalam kisaran 14,19 hingga 14,83 persen dari PDB. Porsi besar alokasi merupakan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, mendukung program-program vital yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, defisit anggaran diperkirakan berkisar antara 2,48 hingga 2,53 persen. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempertahankan keseimbangan fiskal dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Strategi Pemerintah untuk Memperkuat Kebijakan Fiskal
Pemerintah bertekad menjadikan kebijakan makro dan fiskal tahun 2026 sebagai strategi counter-cyclical untuk meredam gejolak ekonomi. Pendekatan ini penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang senantiasa berubah.
Untuk itu, efisiensi dan produktivitas dalam belanja pemerintah perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan yang efektif, diharapkan setiap anggaran dapat terserap dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, pendapatan negara akan dioptimalkan dengan menjaga iklim investasi yang positif. Sinergi antar lembaga serta pemanfaatan data yang kredibel akan dijadikan landasan untuk mendukung penerimaan negara yang lebih baik.
Saat menghadapi tantangan yang kompleks, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan persiapan matang. Keseluruhan rencana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas yang berkelanjutan bagi Indonesia, dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
